Dinilai Tidak Transparan, Agung Ramadhan Minta APH Periksa Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Dinkes Kota Binjai

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai, Agung Ramadhan S. Kom (kanan). 

BINJAILANGKATTODAY.COM/Binjai

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai, Agung Ramadhan S. Kom, terus menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait anggaran dana rutin maupun Swakelola tahun anggaran 2022-2023 yang terus mencuat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. 

Sebab menurutnya, ada indikasi penyalahgunaan wewenang maupun melakukan Mark up terkait anggaran yang dimaksud dan dengan sengaja ingin memperkaya diri sendiri dibalik praktik tersebut. 

Salah satu OPD di lingkungan Pemko Binjai yang ikut disoroti oleh Agung Ramadhan adalah Dinas Kesehatan. Sebab menurutnya, dugaan penyalahgunaan wewenang tentunya dapat merugikan negara dan berdampak pada pelayanan masyarakat.

Apalagi diakui Agung, berbagai modus pun dapat dilakukan oleh oknum tersebut, seperti tidak sekedar adanya human error dalam penyusunan pembiayaan saat pembuatan rencana kerja anggaran di Dinas terkait, namun ada faktor lainnya agar para oknum pengelola anggaran dapat meraup keuntungan secara pribadi. 

"Ingat!!! Jangan menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang sudah diamanahkan sehingga berdampak pada dunia kesehatan. Bila terbukti, tentu akan berhadapan dengan hukum," tegas Agung saat dikonfirmasi awak media, Senin (1/4). 

Untuk itu, Agung pun meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menyikapinya dengan memeriksa Dinas terkait. Bahkan ia dengan tegas akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum bila ada oknum yang berani menyalahgunakan dana rutin maupun dana Swakelola. 

"Kami meminta kepada Kejari Binjai maupun Kejati Sumut, agar memeriksa Dinas Kesehatan terkait dana rutin maupun Swakelola. Sebab kami menilai dinas tersebut tidak transparan dalam mengelola dana yang bersumber dari APBD tersebut. Bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang terkait anggaran itu," ucap Agung dengan nada tegas. 

Diakuinya, dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, tentunya akan berdampak pada peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan sehingga tidak tepat sasaran. 

"Jangan disalahgunakan. Apalagi indikasi tersebut terus mencuat dan mendapat sorotan publik. Kami juga meminta kepada Polda Sumatera Utara bahkan kalau perlu KPK, agar segera mengusutnya," pungkas Agung Ramadhan.(Blt1)