Projo Muda Sumut Dorong Pemerintah Tetapkan Aturan PilGub Dilakukan Oleh DPRD Provinsi

Teks Foto : Irwansyah Hasibuan, Ketua Projo Muda Sumatera Utara. 

BLT.COM, MEDAN, SUMUT | DPD Projo Muda Sumut yang di ketuai oleh Irwansyah Hasibuan sangat setuju jika Pemilihan Gubernur (PilGub) dipilih oleh DPRD Provinsi, sementara Pemilihan Bupati dan Wali Kota tetap dipilih langsung oleh warga atau masyarakat.

"Sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang  merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan Gubernur dilakukan melalui DPRD Provinsi. Sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan pengecualian wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta," terang Irwansyah kepada Awak Media di Medan, Rabu (07/01/2026) malam.

Dalam keterangannya, Budi Arie juga menyatakan bahwa Projo dapat menerima dan menyetujui kompromi tersebut sebagai jalan tengah yang realistis di tengah dinamika politik nasional serta kebutuhan akan stabilitas Pemerintahan daerah.

"Projo memandang kompromi ini sebagai solusi moderat yang mengakomodasi berbagai kepentingan bangsa. Pemilihan Gubernur melalui DPRD dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, sementara pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota tetap menjaga kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa mekanisme ini tetap harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis, agar tidak menjauh dari semangat reformasi.

"Yang terpenting bukan semata mekanismenya, tetapi bagaimana memastikan kepala daerah yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat, bebas dari praktik transaksional, dan mampu menghadirkan Pemerintahan yang efektif," urainya.

Budi Arie juga menekankan bahwa Projo akan terus mengawal pembahasan kebijakan Pilkada ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Kompromi ini harus menjadi sarana memperkuat demokrasi Pancasila, bukan melemahkannya. Efisiensi penting bagi Pemerintah, akan tetapi kegembiraan rakyat  jangan dihilangkan, Rakyat berhak bergembira," tandasnya. (IPR__RED)