BINJAILANGKATTODAY.COM
Rencana penimbunan kawasan penunjang industri minyak dan gas bumi (migas) di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mulai menuai sorotan. Bukan semata menyangkut besarnya kebutuhan material yang diperkirakan mencapai 50.000 meter kubik pasir urug, tetapi juga mengenai kejelasan asal-usul material, legalitas sumber pengambilan, hingga transparansi rantai pasok yang digunakan dalam proyek tersebut.
Sorotan itu disampaikan Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PPMSU), Oza Hasibuan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan material proyek tidak mengabaikan aspek legalitas dan keterbukaan administrasi.
Menurut Oza, proyek dengan kebutuhan material dalam jumlah besar harus disertai sistem pengawasan yang ketat. Sebab, setiap material yang masuk ke lokasi pekerjaan semestinya dapat ditelusuri asal-usulnya, termasuk siapa pemasoknya dan apakah sumber pengambilannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Menurut informasi yang kami peroleh, terdapat dugaan pengambilan pasir urug dan batu koral dari sejumlah lokasi di Desa Suka Maju dan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura," ujar Oza kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Kedua desa tersebut disebut-sebut berkaitan dengan informasi awal mengenai sumber pasokan material untuk penimbunan kawasan proyek di Desa Bubun.
Dalam penelusuran tersebut, nama PT Gearindo Tiga Utama turut menjadi perhatian karena diinformasikan memiliki keterkaitan dengan penyediaan material untuk proyek EMP Gebang Ltd.
"Pertanyaan mendasar kami, apakah seluruh material yang masuk ke lokasi proyek benar-benar berasal dari sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan? Ini harus dijelaskan secara terbuka," tegasnya.
Oza menilai, kebutuhan pasir urug yang diperkirakan mencapai 50.000 meter kubik bukanlah volume kecil. Apabila angka tersebut sesuai dengan kebutuhan aktual proyek, seluruh proses pengadaan dan distribusi semestinya didukung dokumen administrasi yang lengkap.
Dokumen tersebut meliputi identitas pemasok, lokasi pengambilan material, volume setiap pengiriman, kendaraan pengangkut, surat jalan, bukti transaksi, hingga dokumen legalitas sumber material.
Informasi awal yang dihimpun menyebutkan material yang telah didatangkan masih berada pada kisaran beberapa ribu meter kubik. Namun, angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan catatan penerimaan material dan dokumen pengiriman di lokasi proyek.
"Jangan hanya menghitung berapa banyak truk yang masuk atau berapa kubik pasir yang sudah ditimbun. Hal paling penting adalah memastikan setiap muatan mempunyai asal-usul yang jelas," katanya.
Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara lokasi pengambilan material dengan dokumen transaksi maupun dokumen pengangkutan, kondisi tersebut harus ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Dua desa di Kecamatan Tanjung Pura, yakni Desa Suka Maju dan Desa Pantai Cermin, menjadi bagian dari informasi awal yang perlu diklarifikasi terkait dugaan sumber pasokan pasir urug dan batu koral.
Bagi PPMSU, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan menyebut nama penjual atau pemasok. Lebih jauh, perlu dipastikan siapa pemilik maupun pengelola lokasi pengambilan, bagaimana status perizinannya, serta apakah kegiatan pengambilan material sesuai dengan komoditas dan ketentuan izin yang berlaku.
"Jika material tersebut berasal dari kegiatan pertambangan, pemeriksaan harus mencakup identitas pemegang izin, wilayah izin usaha pertambangan, kesesuaian komoditas, serta dokumen pengangkutan dan penjualannya," ungkap Oza.
Ia menegaskan, penelusuran diperlukan agar pelaksanaan proyek penunjang industri migas di Desa Bubun tidak justru dibayangi persoalan hukum akibat ketidakjelasan sumber material.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah informasi mengenai dugaan dominasi pasokan tanah, pasir, dan kerikil untuk sejumlah pekerjaan penimbunan sejak 2021 hingga sekarang.
Informasi tersebut menyebut adanya pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Langkat.
Meski demikian, identitas pihak yang dimaksud, bentuk hubungan usaha, serta mekanisme pengadaan yang berlangsung hingga kini belum dapat dipastikan.
Oza menilai, informasi tersebut perlu didalami secara objektif. Terlebih, apabila terdapat indikasi pengaturan pasokan atau praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha.
"Kalau memang terdapat indikasi pengaturan pasokan atau tindakan yang menghambat persaingan usaha, persoalan ini layak diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Jangan sampai muncul praktik yang merugikan kepentingan publik," ujarnya.
Dalam rantai pengadaan material proyek, PT Gearindo Tiga Utama menjadi salah satu pihak yang perlu dimintai penjelasan terkait informasi keterlibatannya dalam penyediaan material untuk proyek EMP Gebang Ltd.
PPMSU menilai, keterbukaan perusahaan menjadi bagian penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai asal-usul material yang digunakan.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan, mulai dari sumber pasir urug dan batu koral, identitas pemasok, pemilik atau pengelola lokasi pengambilan, hingga dokumen perizinan yang mendasari kegiatan tersebut.
Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat menjelaskan dokumen pembelian, surat jalan, bukti pembayaran, volume material yang telah dikirim, serta mekanisme pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara material yang diterima dengan dokumen asal-usulnya.
Oza menegaskan, pertanyaan tersebut bukan merupakan vonis terhadap perusahaan, melainkan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
PPMSU mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat, instansi pengawas pertambangan sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum agar melakukan penelusuran secara profesional dan proporsional.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh dokumen administrasi, tetapi juga mencakup lokasi pengambilan material, status perizinan, kesesuaian volume produksi dan distribusi, dokumen pengangkutan, serta kewajiban pajak dan pungutan sesuai ketentuan.
"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara transparan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena proyek berkaitan dengan kepentingan industri migas atau melibatkan perusahaan tertentu," tegasnya.
Menurut Oza, semakin besar skala proyek, semakin besar pula tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan. Jangan sampai pembangunan fisik berjalan, sementara persoalan legalitas dan tata kelola material justru luput dari perhatian.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kebutuhan pasir urug untuk penimbunan kawasan migas di Desa Bubun. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui apakah seluruh mata rantai pengadaan material telah berjalan sesuai ketentuan.
Mulai dari sumber pengambilan, pemasok, distribusi, transaksi, hingga dokumen legalitas harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
"Proyek strategis tidak boleh menjadi ruang gelap yang sulit diawasi. Setiap material yang digunakan harus memiliki identitas dan dasar legalitas yang bisa diperiksa," kata Oza.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun yang dinilai perlu memberikan penjelasan terkait informasi tersebut.(Tim)
0 Komentar