BLT.COM, BINJAI, SUMUT | Berdasarkan dengan Sprindik No : Print03.a/L.2.11/Fd.2/10/2025 Tanggal 6 Oktober 2025, Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Binjai, TA 2023 & 2024. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, Senin (06/10/2025) sekira pukul 21.00 WIB.
Kajari Binjai Dr. Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., didampingi Kasi Intel Noprianto Sihombing, S.H., M.H., dilantai dua ruang Konferensi Pers Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, menyebutkan bahwa pihaknya telah menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka dalam proyek DBH Binjai 2023-2024.
"Bahwa pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan DBH Sawit TA 2023-2024 kota Binjai ditemukan tidak sebagaimana mestinya, dimana terjadi pelaksanaan proyek yang menyimpang. Seperti pada pengaturan pemenang dengan penggunaan bendera untuk memenangkan pihak - pihak tertentu atas nama TSD," jelas Kajari Binjai.
Lebih lanjut, Iwan Setiawan menjelaskan awal Proyek tersebut bahwa Pemko Binjai mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang bersumber dari Pusat TA 2023 dan 2024 dengan total Rp. 14.903.378.000 (Empat belas milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana semua Dana Bagi Hasil (DBH) ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemko Binjai tahun 2024.
"Dari hasil Penyidikan kami atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya disamping itu banyak ditemukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)," papar mantan Asintel Pembinaan Kejati NTB tersebut.
Masih kata Kajari Binjai, Tahun 2023 sebelumnya, Pemko Binjai telah menerima dana DBH Sawit sebesar Rp. 7.913.265.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang direncanakan seyogiyanya untuk mengerjakan 7 Paket Kegiatan/Proyek pada tahun 2023, namun 7 kegiatan/Proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.
"Kemudian pada tahun 2024, Pemko Binjai menerima lagi kucuran DBH Sawit sebesar Rp. 6.990.113.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang direncanakan untuk mengerjakan 5 Kegiatan pada tahun 2024. Setelah itu tahun 2024 Dinas PUTR kota Binjai barulah melaksanakan total 12 Proyek tersebut bersamaan dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga total Kegiatan tersebut ada 12 Paket Kegiatan/Proyek," jelas Iwan Setiawan.
Selanjutnya Tim Jaksa Penyidik mendalami Proses 12 Kegiatan Proyek tersebut, dimana ditemukan ada 2 Kegiatan yang tidak pernah dikerjakan sama sekali, namun uang DP sudah ditarik keseluruhan, yang pertama diantaranya yakni Pemeliharaan Berkala Jalan pada Jalan Samanhudi Kecamatan Binjai Selatan yang dikerjakan oleh CV. Amanah Anugerah Mandiri dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 1.499.928.418,61 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah koma enam satu).
"Yang kedua, Pemeliharaan Berkala Jalan pada Jalan Gunung Sinabung Kecamatan Binjai Selatan yang dikerjakan oleh CV. Arif Sukses Jaya Lestari dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 2.511.712.745,10 (Dua Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah koma sepuluh)," ungkapnya.
Dalam hal ini, Uang Muka sudah diterima Kontraktor Sebesar 30% Dinas PUTR Pemko Binjai, sementara itu disisi lain 10 Kegiatan/Proyek yang seharusnya selesai dikerjakan tahun 2024 sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak tidak selesai dikerjakan, dan faktanya pekerjaan baru selesai dikerjakan sekitar bulan Mei pada tahun 2025.
"Namun didalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah dibuat pada Tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani PPK dan Rekanan agar seolah-olah Pekerjaan tersebut sudah selesai tahun 2024 dari 7 Kegiatan," terang Iwan Setiawan.
Atas temuan Penyidik pada Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan tersebut, Penyidik telah menurunkan Tim Ahli untuk Pengecekan mutu dan menghitung Volume dari 10 Proyek Jalan yang sudah terhampar dilapangan, dimana dari Hasil Penghitungan Tim Ahli ditemukan bahwa Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak karena adanya kekurangan Volume, dan menyebabkan Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.656.709.053 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
Untuk diketahui, atas temuan tersebut, Jaksa Penyidik telah menetapkan Tersangka untuk dimintai Keterangan & Pertanggungjawabannya sesuai dengan Sprint Penetapan Tersangka Nomor, Yakni :
1. PPK : RIP berdasarkan SPRIN No : Prin-02/L.2.11/Fd.2/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025,
2. PPTK : SFPZ berdasarkan SPRIN No : Prin-03/L.2.11/Fd.2/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025,
3. Penyedia / Rekanan : TSD berdasarkan SPRIN No : Prin-04/L.2.11/Fd.2/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025.
Amatan Wartawan, tiga (3) tersangka di giring dari lantai 2 Kejaksaan Negeri Binjai dengan memakai rompi warna Merah menuju mobil tahanan dan di bawa ke LP Binjai. ((PR__RED))
0 Komentar